Tarif PPnBM & Insentif Bebas PPnBM Kendaraan Bermotor Diperpanjang Desember 2021

Tuantender.id – Melayani Pembuatan SBU, Pengurusan SIUJK, SBU, Jasa Legalitas Perusahaan, Pembuatan Legalitas SBU, Jasa SMK3, Jasa ISO, Jasa SKUP MIGAS Jakarta

Pemerintah telah memperpanjang pemberian insentif pajak dampak Covid-19 berupa bebas PPnBM Kendaraan Bermotor. Lalu, sebenarnya berapa tarif PPnBM itu? Tarif tunggal atau tarif progresif? Untuk lebih jelasnya, Klikpajak by Mekari akan mengulasnya untuk Sobat Klikpajak.

Tapi sebelum itu, seperti biasanya Klikpajak.id tidak akan bosan mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif & efisien guna membantu meningkatkan kinerja perusahaan.

Untuk mengetahui cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah, cepat & praktis, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, tim support Klikpajak akan menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja dibutuhkan.

Bebas PPnBM Kendaraan Bermotor Diperpanjang hingga Akhir Tahun

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id di sini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis yang lebih baik lagi.”

Temukan cara kelola e-Bupot lebih mudah, cepat & praktis dengan menarik data lanagsung dari laporan keuangan online hanya di e-Bupot Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

Tentang PPnBM & Perpanjangan Insentif Bebas PPnBM Kendaraan Bermotor

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penjualan barang-barang yang tergolong sebagai barang mewah

PPnBM juga merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

PPnBM dikenakan untuk menjalankan fungsi keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi,

Selain itu juga sebagai pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.

Sederhananya, jika Sobat Klikpajak memiliki penghasilan yang tinggi, otomatis juga harus membayar pajak lebih tinggi.

Baca juga tentang Panduan Bayar Pajak Kendaraan di Samsat Bagi Karyawan Perusahaan

a. Tujuan Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Berikut ini adalah beberapa pertimbangan mengapa pemerintah menganggap pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sangat penting. Berikut penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU PPN No. 42 TAHUN 2009:

  • Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
  • Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah;
  • Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional;
  • Perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

b. Apa Saja Barang yang Dikenakan PPnBM?

Ketentuan pengenaan PPnBM diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan terhadap beberapa barang berikut:

  1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
  2. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah.

Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP mewah.

PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu.

Adapun pihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP Mewah pada saat penyerahan atau penjualan BKP Mewah.

Sementara itu, PPnBM atas impor BKP Mewah dilunasi oleh importir bersamaan dengan pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 impor.

Baca juga tentang Pajak Pertambahan Nilai: Tarif PPN Terbaru 12% & Daftar Negatif List PPN

Nah, yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah lainnya adalah:

  • Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
  • Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
  • Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
  • Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
  • Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Bebas PPnBM Kendaraan Bermotor Diperpanjang hingga Akhir TahunIlustrasi barang yang dikenakan PPnBM dan insentif bebas PPnBM kendaraan bermotor

c. Mekanisme Pengenaan PPnBM

Mekanisme pengenaan PPnBM sedikit berbeda dengan PPN.

Seperti apa perbedaannya?

Mekanisme pemungutan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dilakukan dengan Faktur Pajak sebagaimana diisyaratkan dalam pemungutan PPN.

Hanya saja, bagi PPnBM tidak dikenal istilah Pajak Masukan, sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan pajak seperti halnya dalam PPN.

Selengkapnya baca juga tentang Daftar Perusahaan Pemungut PPN PMSE & Cara Input Data Dokumen Lain Transaksi PMSE di e-Faktur

d. Berapa Tarif PPnBM?

Pengenaan tarif Barang Kena Pajak tergolong mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut ini:

  1. Tarif 10% = Kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol.
  2. Tarif 20% = Kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang
  3. Tarif 25% = Kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya combi, pick up, dan minibus.
  4. Tarif 35% = Minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah

Bebas PPnBM Kendaraan Bermotor Diperpanjang hingga Akhir TahunIlsutrasi tarif PPnBM dan insentif pajak bebas PPnBM kendaraan bermotor

e. Cara Menghitung PPnBM

Bisnis barang mewah seperti barang elektronik, mobil, gadget, dan sebagainya cukup berkembang pesat di Indonesia.

Apakah Sobat Klikpajak adalah salah satu pebisnis barang yang tergolong barang mewah?

Sebagai pelaku bisnis, Sobat Klikpajak tentunya perlu memahami cara perhitungan pajak barang mewah ini.

Bagaimana cara menghitung PPnBM?

Cara menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang adalah sebagai berikut:

Rumus PPnBM:
PPnBM Terutang = DPP PPnBM x Tarif PPnBM

Tarif khusus Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas ekspor BKP tergolong mewah = 0%.

Contoh kasus:

Harja jual diesel 1800 cc oleh Pengusaha Kena Pajak:
– Produsen  = Rp260.000.000
– PPN (10% x Rp260 juta)  = Rp26.000.000
– PPnBM (40% x Rp260 juta)  = Rp104.000.000
Total harga jual termasuk PPN dan PPnBM = Rp390.000.000
Perhatikan bahwa DPP PPnBM = DPP PPN

 

Pelaporan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Setelah mengetahui pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dihitung dengan cara mengalikan presentase tarif pajak dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), jangan lupa untuk memuntaskan kewajiban perpajakan Sobat Klikpajak.

Berkaitan dengan pelaporan pajaknya, Sobat Klikpajak harus menggunakan formulir SPT Masa PPN 111.

PPnBM dapat dilaporkan bersamaan dengan PPN dan PPN Impor selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama.

Kapan batas waktu pelaporan pajak barang mewah ini?

Pelaporan pajak barang mewah harus segera dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal Faktur Pajak dibuat.

Cara Lapor PPnBM

Seperti yang dijelaskan di atas, pelaporan PPnBM sama dengan pelaporan PPN.

Ketentuan dan cara lapor pajak PPnBM adalah melalui aplikasi pajak online e-Faktur.

DJP telah menutup saluran e-Filing untuk lapor PPN.

Kewajiban lapor PPN melalui e-Faktur ini bersamaan dengan berlakunya e-Faktur 3.0.

Seiring pembaruan sistem ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan pengguna e-Faktur harus melakukan update e-Faktur 3.0.

Artinya, Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi ini.

Namun, bagi pengguna e-Faktur Client Desktop DJP tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur 3.0 Web Based DJP di https://web-efaktur.pajak.go.id/ ketika ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Baca juga tentang Cara Input Data Dokumen Lain di e-Faktur

Tanpa Install, Bisa Langsung Bikin e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur Klikpajak

Update e-Faktur 3.0 ini juga diharuskan bagi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi DJP seperti Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah PJAP atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan aplikasi e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 DJP untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar platform.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 ini, artinya DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian WP PKP tinggal mencocokkan saja dan bisa langsung dibuat Faktur Pajaknya atau pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya, daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa Lebih Mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak, Anda dapat membuat Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Pengganti, Faktur Pajak Retur, dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu platform.

  1. Cara Impor Faktur Pajak Masukan di e-Faktur e.0
  2. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  3. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur pajak di e-Faktur
  4. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak

Bahkan pembuatan Faktur Pajak semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id, sehingga dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya.

Bebas PPnBM Kendaraan Bermotor Diperpanjang hingga Akhir Tahun

Insentif Pajak Dampak Covid-19: Bebas PPnBM Kendaraan Bermotor Diperpanjang

Seperti diketahui pemerintah telah memperpanjang insentif bebas PPnBM melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2021 tentang:

Perubahan atas PMK No. 31/PMK.010/2021 tentang PPnBM atas Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Insentif pajak PPnBM Ditanggung Pemeringah (DTP) sebesar 100% atas kendaraan bermotor kapasitas hingga 1.500 cc.

Sedangkan insentif bebas PPnBM kendaraan bermotor yang diperpanjang hingga akhir tahun 2021 dengan jumlah diskon lebih kecil.

Baca juga selengkapnya tentang Cara Menghitung Pajak Kendaraan, Tarif Progresifnya dan Aturan Lapor SPT Pajaknya

Pengelompokan Insentif PPPnBM Kendaraan Bermotor

Setidaknya ada dua tahap pemberian insentif bebas PPnBM kendaraan bermotor atau insentif diskon PPnBM DPT yang diproduksi di dalam negeri diperpanjang hingga akhir 2021 ini, yakni:

  • Bebas PPnBM alias diskon PPnBM 100% DTP berlaku hingga Agustus 2021
  • Bebas PPnBM atau diskon PPnBM 25% DTP berlaku hingga Desember 2021

Itulah penjelasan tentang PPnBM dan insentif bebas PPnBM kendaraan bermotor atau PPnBM DTP yang diperpanjang hingga akhir 2021.

Setelah mengetahui dan memanfaatkan insentif bebas PPnBM kendaraan bermotor, jangan lupa penuhi kewajiban perpajakan lainnya dengan cara mudah hanya di Klikpajak by Mekari sebagai mitra resmi DJP.

Bebas PPnBM Kendaraan Bermotor Diperpanjang hingga Akhir TahunIlustrasi insentif pajak dampak Covid-19 bebas PPnBM kendaraan bermotor diperpanjang

Mudah Urus Perpajakan Lainnya dengan Fitur Lengkap Klikpajak

Itulah penjelasan tentang cara membuat Faktur Pajak manual, bentuk Faktur Pajak dan contoh e Faktur pajak.

Sekarang saatnya Sobat Klikpajak juga melakukan berbagai aktivitas pajak lainnya lebih mudah dan cepat melalui aplikasi pajak online mitra resmi DJP, yakni Klikpajak by Mekari.

Karena kelancaran dalam urusan perpajakan perusahaan juga memengaruhi kinerja dan kemajuan bisnis.

Hal ini bisa didapatkan dengan support system perpajakan yang mendukung perusahaan dalam melakukan berbagai aktivitasnya.

Kami memahami bagaimana kompleksitas mengurus administrasi perpajakan perusahaan.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak perusahaan dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan melalui Klikpajak yang memiliki fitur lengkap.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Mudah Membuat Bukti Potong & Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Bebas PPnBM Kendaraan Bermotor Diperpanjang hingga Akhir Tahun

B. Lapor Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak tidak hanya dapat melakukan bayar pajak saja, tapi juga bisa melaporkan pajak yang dibayarkan.

Sobat Klikpajak dapat melaporkan pajak melalui e-Filing Klikpajak.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

Bebas PPnBM Kendaraan Bermotor Diperpanjang hingga Akhir Tahun

C. Buat Kode Billing, Langsung Bayar Pajak dalam Satu Platform

Ingat, sebelum bayar atau setor pajak ke kas negara, Sobat Klikpajak harus membuat yang namanya Kode Billing dari DJP terlebih dahulu sebagai syarat bayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Pengetahuan membayar pajak online bagi perusahaan mutlak diperlukan.

Karena dengan sistem bayar pajak online ini, proses pembayaran pajak Sobat Klikpajak akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

“Tahukah? Kini Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing sekaligus bayar billing-nya melalui virtual account bank hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak.”

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Perhitungan Bea Masuk dan Kalkulator Bea Masuk Bagi Importir

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Bebas PPnBM Kendaraan Bermotor Diperpanjang hingga Akhir Tahun

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Klikpajak Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Perpajakan Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Manfaatkan insentif pajak bebas PPnBM kendaraan bermotor 

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *